PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
Administrasi publik sebagai disiplin telah melewati perkembangan yang kompleks. Literatur menjelaskan rangkaian perkembangan administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Nicholas Henry (2004) mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut:
Paradigma 1: Dikotomi politik-administrasi (1900-1926). Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Dalam bukunya Politics and Administration, Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ- organnya, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan- kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Sebelum terbit buku Goodnow, telah ada karya tulis dari Woodrow Wilson mengenai hal yang serupa.
Karya tulis Wilson berjudul The Study of Administration, dipublikasikan tahun 1887. Menurut Wilson, kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin apabila 6 administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Dengan pemisahan ini, administrasi publik dapat bertindak bebas nilai (value-free). Penekanan Paradigma 1 adalah pada lokus, yaitu di mana administrasi publik harus berada. Dalam pandangan Goodnow dan pengikutnya, administrasi publik harus berlokus di birokrasi pemerintah, tetapi tidak dipersoalkan apa fokusnya. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937).
Paradigma 2: Ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya Willoughby berjudul Principles of Public Administration, pada 1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan, dan bahwa para administrator akan menjadi ahli dalam pekerjaannya jika mereka mempelajari bagaimana menerapkan prinsip- prinsip tersebut. Pada paradigma 2 ini penelitian administrasi publik berkembang sangat dramatis, universitas dan akademi membuka program administrasi publik, asosiasi profesional dibentuk di beberapa tempat (terutama atas dukungan The Rockefeller Phillantropies).
Periode ini merupakan titik puncak administrasi publik. Teoritisi administrasi publik mendapat pengakuan bukan 7 hanya dalam pemerintahan tetapi juga dalam industri selama periode 1930 sampai awal 1940. Paradigma 2 ini terutama berkenaan dengan “fokus” administrasi publik, yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip administrasi berlaku di semua setting administrasi, yakni organisasi publik maupun privat, tanpa ada batasan kultural. Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal dengan akronim POSDCoRB (Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Menurut Gulick & Urwick, prinsip-prinsip inilah yang menyebabkan organisasi bisa berjalan dengan baik, bukan dikotomi politik-administrasi. Selain dari Gulick & Urwick, ada prinsip birokrasi dari Max Weber yang mencakup: standardisasi dan formalisasi; pembagian kerja dan spesialisasi; hirarki otoritas; kompetensi dan profesionalisasi; dan dokumentasi tertulis. Pada 1947 terbit buku Herbert Simon berjudul Administrative Behavior.
Buku ini menguraikan tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasi administratif. Menurut Simon, individu-individu secara aktual memilih alternatif yang memuaskan, bukan alternatif terbaik. Simon menamakan proses ini sebagai “pemuasan” dan berkesimpulan bahwa pembuatan keputusan lebih merefleksikan rasionalitas terbatas. Individu 8 memanipulasi premis-premis keputusan, berdasarkan pertimbangan nilai, keyakinan, norma yang datang dari organisasi maupun dari luar organisasi. Simon mengatakan bahwa politik dan administrasi tidak pernah bisa dipisahkan. Pada 1948, terbit buku karya Dwight Waldo berjudul The Administrative State: A Study of Political Theory of American Public Administration.
Buku ini merupakan disertasi Waldo pada Yale University di tahun 1942, dengan judul Theoretical Aspect of American Literature of Public Administration. Buku Waldo ini dengan tegas membantah literatur ortodoksi. Menurut Waldo, doktrin administrasi publik adalah teori politik. Waldo juga menyatakan bahwa administrasi publik adalah produk dari kondisi material dan ideologis. Kalau hukum konstitusi berubah, maka administrasi publik juga berubah. Pada periode 1938-1950 tersebut terjadi pertentangan antara anggapan mengenai value-free dan value-laden politics dari administrasi publik, dan dalam praktek yang dominan adalah value-laden politics. John M. Gaus menyatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik.
Paradigma 3: Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-sampai 1970). Akibat dari kritikan-kritikan, antara lain seperti yang disebutkan di atas, administrasi publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Studi administrasi publik ditandai oleh ketiadaan kerangka kerja intelektual, bahkan administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami kemerosotan spiral. Antara tahun 1960-1970, hanya 4% dari seluruh artikel pada lima jurnal ilmu politik terkemuka yang menyangkut administrasi publik.
Hal yang menyedihkan adalah, pada 1962, administrasi publik tidak dimasukkan sebagai subbidang ilmu politik dalam Laporan American Political Science Association. Pada 1960an, ada usaha serius dari Comparative Administration Group (CAG) untuk memperbaiki landasan epistemologi administrasi publik. Kelompok ini mendapat dukungan dana dari Ford Foundation. Figur terkemuka dari kelompok ini adalah Fred W. Riggs. Administrasi publik lintas budaya sebagai pendekatan komparatif mencerminkan pendekatan bari dari administrasi publik pada periode tersebut. Tetapi, CAG menghadapi dilema intelektual. Bagi Amerika, administrasi publik adalah berorientasi praktis, 10 sedangkan administrasi publik komparatif berorientasi theory-building untuk kepentingan pengetahuan. Pada 1971, Ford Foundation menghentikan dukungan finansialnya kepada CAG.
Paradigma 4: Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970). Paradigma 4 ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Melihat posisinya sebagai “warga kelas dua” dalam ilmu politik, maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif lain untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu. Opsi manajemen (kadangkala disebut ilmu administrasi atau manajemen umum) merupakan alternatif yang sehat bagi sejumlah besar sarjana administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, manajemen menyediakan suatu fokus, bukan lokus.
Manajemen menyediakan teknik-teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi, tetapi dalam setting kelembagaan apa keahlian itu harus diterapkan, tidak diidentifikasi. Seperti dalam Paradigma 2, administrasi adalah administrasi di manapun ia ditemukan. Pada paradigma 4 ini administrasi publik kehilangan identitas dan keunikannya dalam konteks manajemen yang luas. Pada 1956 dibentuk sebuah jurnal penting: Administrative Science Quarterly, berdasarkan premis bahwa pembedaan antara administrasi publik, privat dan nonprofit adalah sesuatu yang keliru. Administrasi adalah administrasi. 11 Figur dominan dalam periode ini adalah Edward Litchfied dan John D Millet.
Paradigma 5: Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 – ) Komunitas akademik maupun praktisi administrasi publik terus meningkatkan kepercayaan diri pada administrasi publik di penghujung tahun 1960an. Pada 1970, berlangsung pemisahan administrasi publik dari manajemen maupun ilmu politik. Luther Gulick menulis artikel berjudul: Public Administration as Neither Management Nor Political Science. Pada 1970 dibentuk The National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA).
Keanggotaan NASPAA terdiri dari sekolah tinggi dan universitas yang mempunyai program mayor administrasi publik. Pembentukan NASPAA tidak hanya menandai perkembangan administrasi publik, melainkan pula menunjukkan kepercayaan diri administrasi publik. Dengan terbentuknya NASPAA, administrasi publik diakui sebagai suatu bidang ilmu tersendiri. NASPAA memberikan akreditasi kepada ratusan universitas dan sekolah tinggi. Sejak 1970, administrasi publik diakui sebagai suatu bidang ilmu. Lokusnya adalah pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan political-economy.
Kampus Terbaik di Medan Sumut
UMSU, Ungul Cerdas Terpercaya