FISIP UMSU | Sebagai Kampus Terakreditasi A sekaligus Kampus Terbaik di Medan SUMUT, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memiliki beberapa Fakultas dengan Akreditasi A. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Awal tahun 2022 ini ada tiga hal yang menjadi catatan penting untuk FISIP UMSU, yakni membangun komunikasi politik yang lebih efektif, lebih memfokuskan target dalam program penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lebih serius memerhatikan serapan anggaran sehingga roda pembangunan terus berjalan dan mempunyai manfaat lebih untuk masyarakat.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami FISIP UMSU memang selalu menyampaikan Catatan Awal Tahun. Tahun 2022 ini, setidaknya tiga catatan di atas itulah yang menjadi rekomendasi kami untuk jadi perhatian dan dilaksanakan instansi terkait dan stake holders-nya,” ujar Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, S. Sos, MSP, Rabu(5/1).
Ketiga catatan tersebut merupakan hasil diskusi terbatas awal tahun yang dilaksanakan pada Selasa (4/1) siang bertempatkan di Ruang Laboratorium FISIP. Pada diskusi tersebut hadir WD 1 FISIP UMSU Abrar Adhani, M.I.Kom; WD III FISIP UMSU Yurisna Tanjung, M. AP; Ketua Program Studi (Prodi) Kesejahteraan Sosial (KESSOS) Mujahiddin, MSP; Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi (IKO) Akhyar Anshori, M.IKom dan Faizal Hamzah Lubis, M.IKom, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik (IAP) Ananda Mahardika, MSP dan Jehan Ridho Izharsyah, M.Si, Ketua Laboraturium Sigit Hardiyanto, M.IKom dan beberapa dosen lainnya seperti Sahran Saputra, M.Si, Fadhil Fahlevi, M.IKom dan Agung Sahputra MAP.
Ketua Prodi IKO, Akhyar Anshori menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini dalam hal politik, komunikasi politik di lingkup elite dan pejabat harus terus dikembangkan sehingga lebih sehat dan efektif untuk menopang pembangunan. Beberapa kali ditemukan adanya polemik dan disharmoni yang terjadi antarpejabat dan antarlembaga karena komunikasi yang ada tidak terbentuk dengan sehat.
Akhyar melanjutkan bahwa ada beberapa fakta terkait yang terjadi pada tahun 2021 yaitu polemik yang sempat terjadi antara Gubernur Sumatera Utara dengan Bupati Tapanuli Tengah, kemudian Gubernur Sumatera Utara denga Walikota Medan, disharmoni Pemko Padang Sidempuan dengan Anggota DPRD-nya., serta disharmoni Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan DPRD-nya yang berdampak terhadapt pembahasan RAPBD. “Jika lebih mengefektifkan komunikasi politik, kita yakin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Maka, di tahun 2022 ini, kita berharap elite politik dan pejabat pemerintah harus lebih membangun dan tetap mengedepankan komunikasi,” ujar Ketua Prodi IKO tersebut.
Ketua Prodi (Kaprodi) Kessos, Mujahiddin mengatakan bahwa di tahun 2022 ini khususnya untuk pemerintah dan pihak terkait lainnya harus tetap fokus kepada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), karena memang hal ini masih terus menjadi persoalan. Kementerian Sosial RI mencatat ada 26 jenis PMKS. Hal in ibis aterjadi karena adanya hambatan, kesulitan dan gangguan sehingga mucul PMKS berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara tiba-tiba yang kurang mendukung atau menguntungkan.
Mujahiddin juga mengatakan pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sumatea Utara (SUMUT) memang menurun tapi berbagai PMKS lainnya seperti anak terlantar, gelandangan/pengemis, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban tindak kekerasan dan trafficking, serta korban bencana alam masih banyak di SUMUT. “Tentu pemberdayaan masayarakat adalah salah satu kuncinya. Jadi, pemerintah provinsi dan pemkab/kota harus terus fokus menangani ini sembari menggandeng pihak lain dan dunia usaha,” jelas Kaprodi Kessos itu.
Selain itu, Kaprodi IAP Ananda Mahardika lebih fokus terhadap rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota di tahun 2021. Dalam catatan yang diperoleh, data di bulan November 2021 rata-rata serapan anggaran masih sekitar 62%. Bahkan, serapan anggaran di beberapa Kabupaten Kota masih ada yang dibawah 50%.
“Rendahnya serapan anggaran akan berpengaruh pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 ini, hal seperti itu diharapkan jangan terjadi lagi. Pemerintah harus mematangkan perencanaannya dan berani mengimplementasikan sehingga anggaran yang ada di APBD masing-masing bisa direalisasikan,” tegas Ananda.
