Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini ditandai dengan keterlibatan dosen FISIP UMSU sebagai narasumber dalam kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam, Selasa, 14 April 2026 di DPRD Batam.
Sebelum kegiatan telaah berlangsung, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) antara FISIP UMSU dan DPRD Kota Batam sebagai bentuk penguatan kerja sama kelembagaan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda
Dalam sambutannya, Muhammad Yunus Muda menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Kami melihat perguruan tinggi, khususnya FISIP UMSU, memiliki kapasitas akademik yang sangat penting dalam memberikan perspektif kritis dan konstruktif. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan DPRD serta meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan telaah LKPj Walikota Batam Tahun 2025, yang menghadirkan Dr. Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos, dosen sekaligus Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial (Prodi KS) FISIP UMSU sebagai narasumber utama.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa secara umum kinerja Pemerintah Kota Batam menunjukkan capaian yang baik, ditandai dengan tingginya realisasi indikator kinerja di berbagai sektor.
Namun demikian, Sahran menekankan adanya catatan penting terkait kualitas dampak pembangunan.
“Capaian kinerja yang tinggi secara administratif belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata di masyarakat. Tantangan ke depan bukan lagi pada banyaknya program, tetapi pada bagaimana memastikan program tersebut benar-benar memberikan perubahan yang dirasakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa masih terdapat kesenjangan pada beberapa sektor strategis, seperti kesehatan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlunya penguatan integrasi lintas sektor dan sistem pengukuran kinerja berbasis outcome menjadi poin penting dalam telaah tersebut.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Batam, Ahmad Surya, menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademik yang diberikan dalam kegiatan tersebut.
“Masukan yang disampaikan sangat komprehensif dan membuka perspektif baru bagi kami dalam melihat LKPJ, tidak hanya dari sisi capaian program, tetapi juga dari dampak dan kualitas kebijakan. Ini menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD,” ungkapnya
Kegiatan ini berlangsung dinamis dan konstruktif, ditandai dengan diskusi mendalam antara narasumber, tim Pansus, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam. Berbagai isu strategis dibahas secara terbuka, mulai dari capaian kinerja, tantangan implementasi, hingga arah perbaikan kebijakan ke depan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan DPRD dapat terus diperkuat, sehingga proses perumusan kebijakan publik tidak hanya berbasis data, tetapi juga didukung oleh analisis akademik yang kritis dan solutif.
(Sumber: Indomedia.com)
