Ilmu Administrasi Publik

3-copyVisi Prodi IAP FISIP UMSU

Menjadi Program Studi Unggulan Dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pengembangan Ilmu Administrasi Publik  Berdasarkan Nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Misi Prodi IAP FISIP UMSU

1. Menyelenggarakan pembinaan akademisi berlandaskan Al-  Islam  dan   Kemuhammadiyahan

2.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu administrasi Publik.

3.Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan Ilmu  Administrasi Publik untuk membangun peradaban bangsa.

Profil Lulusan

1. Administratur

Sarjana Administrasi publik yang mampu    merancang, menerapkan, mengelola, mengevaluasi bentuk-bentuk pelayanan publik

2.Manajer Sektor Publik

Sarjana Administrasi Publik yang mampu mengelola. mengorganisir, dan mengembangkan potensi Sumber Daya manusia (SDM) dan lembaga dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun nasional  baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

3.Auditor Sektor Publik

Sarjana Administrasi Publik yang mampu menganalisis, mengawasi, mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik   daerah maupun nasional.

Sarjana Administrasi Publik yang mampu menjadi problem solver untuk masalah manajemen pelayanan publik dan kebijakan publik baik lokal maupun nasional.

Sarjana Administrasi Publik yang mampu menjadi konsultan bagi penyelenggaraan pemerintahan baik daerah dan ataupun nasional (eksekutif, legislatif.

4. Analisis Kebijakan

Sarjana Administrasi Publik yang mampu mengidentifikasikan permasalahan-permasalahn publik dan merekomendasikan solusi yang dapat dijadikan sebagai agenda pembuatan kebijakan publik

5. Peneliti

Sarjana Administrasi Publik yang mampu melakukan penelitian di bidang administrasi publik untuk menjawab setiap permasalahan administrasi yang meliputi pelayanan publik, kebijakan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, penataan kelembagaan dan sebagainya dalam ruang lingkup administrasi pembangunan dan kebijakan publik.